Kabut Asap Karhutla Kian Mengancam: Mendesak Evaluasi Nasional dan Penetapan Status Bencana Berdasarkan Fakta Lapangan

DIALEKTIKA.COM– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan yang berulang setiap tahun. Ketika kebakaran menimbulkan kabut asap, mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, serta berpotensi melintasi batas administratif wilayah, persoalan tersebut menjadi tantangan serius bagi kapasitas negara dalam melindungi keselamatan warga.

Karhutla perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, kesehatan publik, tata kelola sumber daya alam, dan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu memastikan perlindungan masyarakat terdampak, mengidentifikasi penyebab kebakaran, menegakkan hukum, serta membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, tuntutan untuk mengevaluasi skala penanganan karhutla secara nasional patut menjadi perhatian. Apabila dampak yang ditimbulkan telah melampaui kapasitas penanganan daerah, pemerintah pusat perlu memperkuat intervensi dan mempertimbangkan penetapan status bencana nasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Persoalan utamanya bukan semata-mata mengenai penamaan status bencana, melainkan mengenai kesesuaian respons negara dengan tingkat ancaman yang dihadapi masyarakat.

Karhutla dan Ancaman terhadap Keselamatan Publik

Dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan vegetasi maupun hilangnya kawasan hutan. Kebakaran yang menghasilkan asap dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan.

Kabut asap juga berpotensi mengganggu kegiatan pendidikan, mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, dan layanan transportasi, bergantung pada tingkat keparahan serta luas wilayah yang terdampak. Dampak tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan hak masyarakat atas keselamatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, besarnya dampak karhutla harus dijelaskan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan, luas lahan terbakar, sebaran titik api, kondisi kualitas udara, dan wilayah yang terdampak perlu bersumber dari lembaga berwenang serta disertai periode pengukuran yang jelas.

Tanpa data yang terverifikasi, pembahasan mengenai skala bencana berisiko menjadi perdebatan yang bertumpu pada perkiraan. Sebaliknya, data yang terbuka dan konsisten dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan, mengukur efektivitas kebijakan, serta memastikan bahwa keputusan pemerintah benar-benar menjawab kondisi di lapangan.

Karena itu, keterbukaan data bukan sekadar persoalan administrasi. Dalam situasi bencana, data merupakan bagian penting dari perlindungan masyarakat.

Penetapan Bencana Nasional dan Tanggung Jawab Negara

Desakan penetapan status bencana nasional perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat. Status tersebut tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan besarnya perhatian publik, tekanan politik, ataupun pernyataan bahwa suatu bencana telah menimbulkan dampak serius. Penetapannya harus didasarkan pada indikator hukum dan hasil penilaian terhadap kondisi nyata.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur kewenangan pemerintah dalam menetapkan status dan tingkatan bencana nasional maupun daerah. Ketentuan mengenai indikator penetapan status tersebut juga telah mengalami pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 28 Agustus 2026.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memaknai bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional didasarkan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga indikator, dengan menempatkan jumlah korban sebagai indikator utama yang harus dipenuhi. Indikator yang dimaksud mencakup jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Putusan tersebut penting karena memberikan penegasan mengenai dasar penetapan status bencana nasional. Dengan demikian, penilaian terhadap karhutla tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat luas kebakaran atau banyaknya wilayah yang terdampak. Pemerintah perlu menyajikan penilaian yang komprehensif terhadap indikator yang berlaku, termasuk kondisi korban dan dampak keseluruhan bencana.

Atas dasar itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi nasional secara terbuka terhadap skala karhutla, kapasitas penanganan di daerah, dan kebutuhan dukungan pemerintah pusat. Apabila hasil evaluasi menunjukkan terpenuhinya persyaratan hukum, penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan sesuai kewenangan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila status tersebut belum dapat ditetapkan, pemerintah tetap berkewajiban menjelaskan dasar penilaiannya serta memastikan bahwa langkah penanggulangan yang dilakukan memadai. Ketidakpastian mengenai status administratif tidak boleh menjadi alasan untuk menunda perlindungan terhadap masyarakat.

Melampaui Perdebatan Status: Memastikan Perlindungan Masyarakat

Salah satu persoalan dalam penanganan bencana adalah kecenderungan memusatkan perhatian pada status administratif, sementara kebutuhan masyarakat terdampak memerlukan respons segera. Padahal, penetapan status dan tindakan perlindungan merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak dapat dipertukarkan.

Status bencana dapat membantu memperjelas tata kelola penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, keberhasilan penanggulangan tetap bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengerahkan sumber daya, membangun koordinasi, menyediakan pelayanan, dan memastikan bahwa bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Dalam penanganan karhutla, setidaknya terdapat beberapa langkah yang perlu menjadi prioritas.

Pertama, memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan tersedianya pelayanan kesehatan, obat-obatan, alat pelindung yang sesuai, serta pemeriksaan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok dengan gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Informasi mengenai kualitas udara dan panduan untuk mengurangi paparan asap juga harus disampaikan secara berkala melalui saluran komunikasi yang mudah diakses. Apabila kondisi mengharuskan pembatasan kegiatan di luar ruangan atau penyesuaian aktivitas pendidikan, keputusan tersebut perlu didasarkan pada penilaian risiko dan disertai penjelasan yang jelas kepada masyarakat.

Kedua, memperkuat pemadaman dan pencegahan kebakaran.

Penanganan karhutla perlu mengintegrasikan operasi pemadaman, pemantauan titik api, pemetaan wilayah rawan, dan upaya pencegahan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas lapangan, serta unsur masyarakat harus berjalan secara terarah.

Pemerintah juga perlu menyelidiki penyebab kebakaran secara profesional dan transparan. Apabila ditemukan pelanggaran hukum, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, baik terhadap individu maupun badan usaha yang terbukti bertanggung jawab.

Penanganan yang hanya berfokus pada pemadaman tanpa memperbaiki faktor penyebab akan membuat persoalan serupa berpotensi terus berulang.

Ketiga, menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah perlu menyediakan informasi yang dapat diakses publik mengenai perkembangan kebakaran, luas lahan yang terbakar, kondisi kualitas udara, wilayah terdampak, kebutuhan penanganan, serta perkembangan operasi pemadaman.

Informasi tersebut harus disertai waktu pembaruan dan sumber yang jelas agar masyarakat dapat membedakan data aktual dari informasi yang sudah tidak relevan. Keterbukaan juga diperlukan dalam menjelaskan penggunaan anggaran dan hasil penanganan sesuai mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan dan menyampaikan kebutuhan yang belum terpenuhi.

Keempat, memastikan pemulihan pascabencana.

Penanggulangan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemulihan lingkungan, pemantauan kesehatan masyarakat, pemulihan kegiatan pendidikan dan ekonomi, serta rehabilitasi kawasan terdampak harus menjadi bagian dari perencanaan.

Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran dan mengembangkan langkah pencegahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Tanpa upaya pemulihan dan pencegahan, keberhasilan pemadaman hanya menyelesaikan sebagian dari persoalan yang lebih luas.

Tanggung Jawab Pemerintah dan Evaluasi Kapasitas Daerah

Karhutla yang berdampak luas menuntut koordinasi lintas wilayah dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penanganan sesuai kewenangannya, sedangkan pemerintah pusat perlu memastikan dukungan sumber daya dan koordinasi berjalan ketika kebutuhan melampaui kapasitas daerah.

Dalam situasi tertentu, keterbatasan peralatan, tenaga, akses menuju lokasi kebakaran, dan kondisi geografis dapat memengaruhi efektivitas penanganan. Faktor-faktor tersebut perlu dinilai berdasarkan bukti lapangan, bukan diasumsikan sebagai penyebab kegagalan penanganan.

Evaluasi nasional dibutuhkan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi, menentukan prioritas dukungan, dan memperbaiki koordinasi antarlembaga. Evaluasi tersebut juga harus menghasilkan rekomendasi yang terukur, memiliki penanggung jawab yang jelas, dan dapat dipantau perkembangannya oleh publik.

Dengan pendekatan demikian, desakan penetapan bencana nasional tidak berhenti sebagai tuntutan simbolis. Desakan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa keputusan mengenai status bencana diikuti oleh penanganan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Gerakan Mahasiswa dan Tanggung Jawab Mengawal Kebijakan

Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, persoalan karhutla perlu dipandang sebagai ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan bertanggung jawab. Mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga perlu memastikan bahwa argumentasi yang dibangun didukung oleh data yang dapat diuji dan dasar hukum yang tepat.

Sikap kritis terhadap pemerintah bukan berarti menafikan seluruh upaya yang telah dilakukan. Sebaliknya, kritik harus diarahkan untuk menilai kecukupan kebijakan, mengidentifikasi persoalan yang belum terselesaikan, dan mendorong perbaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, Presiden Mahasiswa INKADHA memandang bahwa pemerintah perlu membuka hasil evaluasi penanganan karhutla secara lebih komprehensif. Publik berhak mengetahui bagaimana skala dampak dinilai, bagaimana kebutuhan masyarakat dipenuhi, serta bagaimana pemerintah menentukan langkah penanggulangan berikutnya.

Apabila indikator hukum untuk penetapan bencana nasional telah terpenuhi, pemerintah perlu mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila belum terpenuhi, pemerintah tetap harus memastikan perlindungan masyarakat dan menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengendalikan kebakaran serta mengurangi dampaknya.

Sikap tersebut merupakan bentuk pengawasan publik yang menempatkan keselamatan warga sebagai orientasi utama, sekaligus menghormati proses pengambilan keputusan yang berbasis hukum dan bukti.

Keselamatan Masyarakat sebagai Ukuran Keseriusan Negara

Karhutla mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat diukur hanya melalui banyaknya operasi pemadaman, jumlah kebijakan yang diumumkan, ataupun status administratif yang ditetapkan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat terlindungi, dampak bencana dapat dikurangi, dan penyebab kebakaran dapat dicegah agar tidak terus berulang.

Karena itu, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi nasional terhadap penanganan karhutla, memperkuat pelayanan bagi masyarakat terdampak, membuka data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan koordinasi lintas wilayah berjalan efektif. Penetapan status bencana nasional harus dipertimbangkan secara serius apabila persyaratan hukum dan bukti lapangan mendukungnya.

Negara memiliki tanggung jawab untuk hadir melalui kebijakan yang terukur, pelayanan yang memadai, dan tindakan yang dapat dievaluasi oleh masyarakat. Dalam menghadapi karhutla, keselamatan warga tidak boleh ditempatkan sebagai pertimbangan tambahan setelah persoalan administratif selesai dibahas.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah sedang bekerja, melainkan bukti bahwa penanganan berjalan efektif dan perlindungan benar-benar dirasakan. Evaluasi yang terbuka, keputusan yang sesuai hukum, serta tindakan yang berkelanjutan harus menjadi fondasi dalam menghadapi karhutla.

Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, sedangkan setiap keputusan mengenai penanggulangan bencana harus didasarkan pada fakta lapangan, ketentuan hukum, dan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya.