DIALEKTIKA.COM– Wacana pilkada tidak langsung kembali mengemuka dengan dalih klasik: efisiensi anggaran, stabilitas politik, pencegahan konflik, dan penekanan politik uang. Sekilas, argumen ini terdengar rasional, teknokratis, bahkan “dewasa”. Namun jika ditelisik lebih dalam, wacana tersebut menyimpan persoalan yang jauh lebih mendasar bukan sekadar soal mekanisme pemilihan, melainkan tentang arah demokrasi dan cara negara memandang kedaulatan rakyat.
Pilkada tidak langsung bukan inovasi baru, melainkan kemunduran yang dibungkus bahasa penertiban. Ia lahir bukan dari evaluasi jujur terhadap demokrasi lokal, melainkan dari kegelisahan elite terhadap proses politik yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Dalam konteks ini, rakyat tidak lagi diposisikan sebagai subjek demokrasi, melainkan sebagai variabel risiko yang harus diminimalkan.
Dalih efisiensi sering menjadi pintu masuk utama. Biaya pilkada dianggap terlalu mahal dan membebani negara. Namun argumen ini problematik karena mengaburkan sumber masalah yang sebenarnya. Biaya tinggi bukan konsekuensi alamiah dari pilkada langsung, melainkan akibat sistem pendanaan politik yang tidak transparan, partai politik yang gagal menjalankan fungsi kaderisasi, serta lemahnya penegakan hukum terhadap politik uang. Menarik hak pilih rakyat bukan solusi, melainkan pengalihan tanggung jawab struktural negara.
Demokrasi memang mahal. Tetapi mahalnya demokrasi tidak pernah menjadi alasan sah untuk memangkas kedaulatan rakyat. Konstitusi tidak disusun untuk melayani efisiensi anggaran, melainkan untuk menjamin hak dan kebebasan warga negara. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kalimat ini bukan simbolik, melainkan prinsip dasar yang seharusnya menjadi alat uji setiap kebijakan politik.
Wacana pilkada tidak langsung juga sering dibenarkan dengan alasan konflik horizontal. Pemilihan langsung dianggap memicu polarisasi, ketegangan sosial, bahkan kekerasan. Namun logika ini mengandung sesat pikir: konflik diperlakukan sebagai alasan pembatasan demokrasi, bukan sebagai gejala yang harus dikelola secara adil. Negara demokratis tidak menghindari konflik dengan membungkam partisipasi, melainkan dengan membangun sistem resolusi konflik, pendidikan politik, dan penegakan hukum yang tegas.
Pilkada langsung sejatinya adalah ruang belajar politik bagi warga. Ia membuka ruang diskursus, perbedaan pilihan, bahkan kegagalan kolektif. Menghapusnya sama dengan menutup ruang belajar tersebut dan menggantinya dengan keputusan elit yang steril dari perdebatan publik. Demokrasi yang steril bukan demokrasi yang matang, melainkan demokrasi yang dikendalikan.
Dari sudut pandang konstitusional, pilkada tidak langsung juga berpotensi menyempitkan makna hak warga negara dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam pemerintahan. Hak ini tidak dapat direduksi menjadi sekadar hak administratif atau representasi simbolik melalui lembaga perwakilan. Hak tersebut mencakup hak berpartisipasi secara nyata dalam menentukan arah kekuasaan, termasuk memilih pemimpin daerah.
Memang benar bahwa UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut mekanisme pilkada langsung. Namun konstitusi tidak boleh dibaca secara tekstual semata, melainkan secara normatif dan kontekstual. Prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 mencerminkan roh demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai penentu, bukan sekadar penonton.
Bahaya terbesar dari pilkada tidak langsung terletak pada pergeseran orientasi akuntabilitas kekuasaan. Dalam sistem pemilihan langsung, kepala daerah memperoleh mandat dari rakyat dan karenanya bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam sistem tidak langsung, mandat itu berpindah ke lembaga perwakilan. Konsekuensinya jelas: loyalitas politik kepala daerah tidak lagi diarahkan pada kepentingan publik, melainkan pada kepentingan elite dan konfigurasi fraksi.
Dalam jangka panjang, mekanisme ini berpotensi melahirkan oligarki lokal yang kuat. Kepala daerah menjadi produk kompromi politik, bukan hasil kompetisi gagasan. Regenerasi kepemimpinan tersendat karena akses kekuasaan dikunci oleh jejaring elit. Politik berubah dari arena kontestasi publik menjadi arena negosiasi tertutup. Dalam situasi seperti ini, rakyat tidak kehilangan hak pilih secara formal saja, tetapi juga kehilangan daya tawar politik.
Argumen bahwa DPRD lebih rasional dibanding rakyat juga perlu dibongkar secara jujur. Rasionalitas tidak ditentukan oleh jumlah orang, melainkan oleh sistem pengawasan dan integritas. Tidak ada jaminan bahwa ruang perwakilan lebih bersih dari politik uang. Justru sebaliknya, ruang yang sempit dan tertutup sering kali menjadi habitat paling subur bagi transaksi politik. Ketika keputusan hanya ditentukan oleh segelintir orang, harga politik justru menjadi lebih murah dan lebih mudah dikendalikan.
Pilkada langsung, dengan segala kekurangannya, setidaknya menempatkan proses politik di bawah sorotan publik. Kesalahan bisa dikritik, kebijakan bisa diprotes, dan legitimasi bisa diuji secara terbuka. Pilkada tidak langsung menutup ruang koreksi itu dan menggantinya dengan legitimasi prosedural yang miskin partisipasi.
Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pembagian urusan pemerintahan. Otonomi juga mengandung makna kemandirian politik rakyat daerah. Ketika rakyat daerah tidak lagi memiliki kendali langsung atas kepemimpinan mereka, otonomi kehilangan substansi demokratisnya dan berubah menjadi desentralisasi administratif semata.
Lebih jauh, wacana pilkada tidak langsung mencerminkan pola pikir negara yang problematik: ketertiban dianggap lebih penting daripada partisipasi, stabilitas lebih diutamakan daripada legitimasi. Ini adalah cara berpikir yang berbahaya, karena sejarah selalu menunjukkan bahwa stabilitas tanpa legitimasi hanya melahirkan ketenangan semu. Ketika saluran partisipasi dipersempit, ketegangan justru berpindah ke ruang yang lebih destruktif.
Negara seharusnya tidak takut pada rakyatnya sendiri. Demokrasi memang berisik, melelahkan, dan tidak selalu rapi. Tetapi justru di situlah nilai demokrasi diuji. Negara yang memilih jalan pintas dengan memangkas partisipasi publik sedang mengakui kegagalannya sendiri dalam mengelola demokrasi secara adil.
Jika pilkada langsung dianggap bermasalah, maka yang harus dibenahi adalah aturan main, aktor politik, dan institusi pengawasnya. Reformasi partai politik, pembatasan biaya kampanye, transparansi pendanaan, dan penegakan hukum yang konsisten adalah pekerjaan berat, tetapi itulah harga dari demokrasi. Mengganti pilkada langsung dengan mekanisme elit hanyalah solusi semu yang memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang tertutup.
Pada akhirnya, wacana pilkada tidak langsung bukan tentang menyederhanakan demokrasi, melainkan tentang menyempitkannya. Ia bukan upaya pendewasaan, melainkan tanda ketidaksabaran negara menghadapi proses demokrasi yang memang tidak pernah instan. Demokrasi tidak runtuh karena rakyat terlalu banyak bersuara, tetapi karena suara itu dipersempit atas nama ketertiban.
Ketika hak memilih pemimpin ditarik dari tangan rakyat, yang hilang bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan legitimasi moral kekuasaan itu sendiri. Dan negara yang kehilangan legitimasi, seberapa pun rapi administrasinya, pada akhirnya hanya akan berdiri di atas fondasi yang rapuh.