Buta Tata Negara: Menyoroti Kesenjangan Literasi Birokrasi di Akar Rumput

OPINI — Dalam diskursus politik kontemporer, kematangan demokrasi suatu bangsa sering kali diukur dari tingginya partisipasi elektoral masyarakatnya.

Pemilihan umum demi pemilihan umum digelar dengan gegap gempita, melahirkan ratusan kepala daerah dan pembuat kebijakan baru di tingkat lokal maupun nasional.

Baliho-baliho politik dengan visual wajah para kandidat terpasang masif hingga ke pelosok desa. Namun, di balik tingginya antusiasme massa dalam bilik suara, tersimpan sebuah defisit demokratis yang mendasar: meluasnya fenomena “buta tata negara” di tingkat akar rumput.

Masyarakat kita fasih menghafal nama dan popularitas figur pemimpin, namun mengalami disorientasi akut mengenai struktur, fungsi, dan roda komando birokrasi yang menggerakkan negara.

Kesenjangan literasi birokrasi ini bukan sekadar masalah ketidaktahuan administratif, melainkan sebuah ancaman laten bagi efektivitas pemerintahan.

Jika dilakukan uji petik sederhana di tengah masyarakat komunal mengenai batas kewenangan absolut eksekutif, posisi hubungan antara Pemerintah Desa dengan Kecamatan, atau fungsi legislasi DPRD, maka jawaban yang muncul sering kali berada dalam wilayah ambiguitas.

Akar rumput cenderung memandang organ pemerintah sebagai sebuah entitas tunggal yang monolitik. Mereka menuntut segala aspek pelayanan publik kepada figur yang paling populer di media, tanpa memahami segmentasi desentralisasi dan pembagian urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang.

Mengapa buramnya peta birokrasi ini terus langgeng dalam struktur sosial kita? Secara sosiologis dan struktural, terdapat tiga determinan utama.

Pertama, kegagalan pedagogis dalam pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pendidikan formal kita selama puluhan tahun terjebak pada pendekatan doktriner dan teoretis.

Siswa dipaksa menghafal teks normatif undang-undang atau tata urutan kelembagaan tinggi negara demi mengejar target kelulusan kognitif.

Paradoksnya, institusi pendidikan jarang membedah mekanika kebijakan publik yang menyentuh ruang domestik siswa seperti alur birokrasi pembuatan dokumen kependudukan atau kanal aspirasi perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang).

Pendidikan kita sukses mencetak warga negara yang hafal nama-nama jabatan, tetapi gagal melahirkan warga negara yang paham cara kerja sistem.

Kedua, komodifikasi informasi oleh media massa dan media sosial. Arus informasi hari ini didominasi oleh dramaturgi politik. Media lebih mengeksploitasi konflik personal, gimik politik, dan aspek sosiometris para elite ketimbang menyajikan edukasi substantif mengenai tata kelola pemerintahan bersih.

Ketika wajah politik direduksi sekadar menjadi panggung hiburan, maka publik secara natural hanya akan mengonsumsi popularitas figur dan mengabaikan struktur kelembagaan di baliknya.

Ketiga, jarak psikologis akibat kultur birokrasi masa lalu. Warisan gaya pemerintahan yang sentralistik dan cenderung paternalistik di masa lampau telah membentuk mentalitas masyarakat yang pasif-pragmatis.

Muncul adagium di akar rumput bahwa “siapa pun pemimpinnya, yang penting urusan dasar selesai.” Sikap apatis ini memutus hasrat publik untuk mempelajari regulasi dan dinamika anggaran (APBD/Dana Desa) yang sebenarnya merupakan instrumen utama kesejahteraan mereka.

Konsekuensi dari kesenjangan literasi ini bersifat destruktif. Ketika akar rumput buta akan tata negara, ruang publik akan mudah diinvasi oleh populisme dan janji politik utopis yang melanggar batas kewenangan hukum.

Publik juga kehilangan daya kritis dan kontrol sosial (social control), karena tidak mengetahui ke mana arah akuntabilitas harus dituntut ketika terjadi kegagalan pelayanan publik di level lokal.

Memutus rantai kebutaan tata negara ini membutuhkan rekonstruksi radikal pada cara kita mengomunikasikan negara kepada rakyatnya.

Institusi pendidikan harus mengadopsi model pembelajaran berbasis studi kasus riil di tingkat lokal. Pemerintah daerah pun wajib mengikis jarak birokrasi melalui transparansi digital yang interaktif dan mudah dipahami masyarakat awam.

Masyarakat yang berdaulat bukanlah masyarakat yang sekadar tahu nama bupatinya, melainkan mereka yang paham ke mana roda komando digerakkan dan bagaimana hak-hak konstitusional mereka dikelola oleh sistem yang legal. Sudah saatnya kita menuntut perubahan ini, agar kedaulatan rakyat tidak selamanya menjadi jargon kosong di atas kertas.